Menangkap peluang dari semakin eratnya kerjasama ekonomi dan perdagangan antar negara-negara anggotanya, sejak 31 Desember 2015, ASEAN resmi membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA dibentuk dengan tujuan menciptakan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara dan menarik investasi asing. Masuknya modal asing ke kawasan ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong integrasi ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di kawasan ini.
Bagaimanakah dampak pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut pada peningkatan ekonomi Indonesia? Dengan adanya pasar bebas yang mengaburkan batas-batas negara, Indonesia harus siap menghadapi persaingan antar negara anggota ASEAN. Apa yang bisa dilakukan Pemerintah untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi hal ini? Salah satu caranya adalah dengan menciptakan regulasi yang kuat demi menciptakan ruang persaingan usaha yang sehat dan juga memastikan terjaganya kepentingan nasional kita.
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Indonesia punya modal yang cukup untuk MEA. Hal ini terlihat dari membaiknya perekonomian Indonesia, ditandai dengan menurunnya tingkat kemiskinan sebesar 9-10%, penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,2-5,5%, stabilnya inflasi di angka 4,7%, dan proyeksi pertumbuhan di tahun depan sebesar 5.3%. Sementara itu, realisasi investasi naik 17,8% sebesar 545 trilyun rupiah di tahun 2015, dan realisasi kuartal pertama 2016 yang naik 17,6% sebesar 146,5 trilyun rupiah. Tren positif ekonomi Indonesia didorong oleh serangkaian kebijakan pembangunan infrastruktur untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah.
Di sisi lain, Pemerintah juga menyadari bahwa kita harus mengejar ketinggalan dari Vietnam, Filipina, dan Malaysia dalam memastikan iklim usaha yang kondusif bagi investasi asing. Untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara ASEAN lain dan mengundang lebih banyak investor asing masuk, serangkaian paket reformasi kebijakan telah diluncurkan sejak September 2015. Pemerintah telah memangkas prosedur dan persyaratan minimal dalam membuka usaha. Jika sebelumnya terdapat 13 prosedur yang memakan waktu 47 hari, maka saat ini prosedur yang harus ditempuh hanya 7 dengan waktu 10 hari. Pemerintah juga menerapkan paket kebijakan yang berfokus pada formulasi upah, penurunan ongkos produksi, pemotongan pajak, penyederhanaan prosedur dan biaya ekspor, akses perkreditan, dan perlindungan investasi.
Dalam kesempatan ini, sebagai perwakilan Pemerintah, Thomas Lembong meminta dukungan dari dunia usaha. Para pelaku usaha diharapkan dapat merespon dengan sikap pro-aktif mencari peluang bisnis baru, membuka pintu investasi dan sigap menjawab tantangan dan permintaan dari pelaku usaha asing.
Salah satu tantangan pengembangan bisnis adalah siklus perputaran arus kas yang tersendat yang disebabkan oleh piutang. Dapatkan akses pendanaan modal kerja untuk pengembangan bisnis Anda melalui HSBC Commercial Banking untuk beragam kebutuhan seperti pendanaan piutang dalam upaya memperlancar arus kas Anda dan meningkatkan proyeksi. Jika memenuhi syarat, Anda dapat mencairkan hingga 90% dari nilai tagihan begitu tagihan tersebut terbit. Pendanaan piutang tersedia dalam sebagian besar mata uang utama dan dapat langsung diperoleh pada hari kerja berikutnya. Anda dapat menggunakan kas yang sebelumnya berputar dalam siklus penjualan untuk menutup pengeluaran harian atau membayar pemasok lebih awal sehingga memungkinkan negosiasi tarif dan jangka waktu yang lebih baik. Dengan fleksibilitas untuk mengakses jumlah yang ada secara keseluruhan atau menarik sejumlah yang dibutuhkan, pendanaan piutang juga merupakan strategi efektif untuk pertumbuhan dana mandiri. Hubungi 1 500 237 untuk informasi selengkapnya mengenai layanan modal kerja.
Ceritakan ambisimu menjelajahi tiap penjuru dunia, dan menangkan hadiah utama total Rp 1 miliar dan hadiah mingguan total Rp 55 juta.
Bersama HSBC, #LampauiBatasAmbisimu.
